Dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan di pasar nasional dan internasional, maka Unit Penanganan, Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi (UPPN) tentu saja harus dapat menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penerapan Standar Nasional Indonesia terkait SNI produk kelautan-nonkonsumsi merupakan hal penting yang wajib dilakukan.

Hal yang harus dilalui oleh UPPN nantinya adalah melalui Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Produk Kelautan/nonkonsumsi.  Penerapan SNI bersifat sukarela, namun apabila diperlukan untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang dihasilkan, SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh regulator. Guna mendorong penerapan SNI produk perikanan, maka kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, Pembina mutu Daerah/Dinas/LPPMHP dan masyarakat luas penting dilakukan secara terus menerus agar semakin banyak pelaku usaha perikanan yang dapat memenuhi SNI sehingga dapat bersaing di pasar global. Edukasi SNI kepada konsumen produk perikanan juga diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa telah banyak produk perikanan yang memenuhi standar.

Sosialisasi SNI produk kelautan dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada hari Kamis 14 April 2016 di Hotel Grage Jl. Sosriwijayan 242 Yogyakarta.Peserta terdiri dari 30 orang yang terdiri dari para pelaku usaha pengolahan hasil kelautan (UPPN) dari Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota serta petugas penyuluh perikanan. Instruktur dan Narasumber berasal dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, serta praktisi pengolahan dan pengemasan hasil perikanan.

Produk Kelautan/nonkonsumsi yang sudah dilakukan SNI antara lain