YOGYAKARTA (8/2) – Guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi adanya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan ini diselenggarakan sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh kabupaten/ kota di DIY beserta jajarannya diselenggarakan di Warung Dhahar Lestari Mulyo Jalan Wonolelo No.KM 3, Nganyang, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul pada tanggal 8 Februari 2021.
Ibu Istriyani, S.Pi., MM selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagai tuan rumah mengawali sambutan bagi seluruh tamu undangan. Dalam sambutannya, dijelaskan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang baru saja terbentuk serta mohon dukungan bagi seluruh pihak yang hadir dapat saling bekerjasama untuk memajukan kelautan perikanan di Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Ir Bayu Mukti Sasongka, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menegaskan perlunya harmonisasi antara daerah, provinsi dan pusat terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat menjadi salah satu penopang pembangunan perekonomian nasional yang berpihak pada penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 7.122 ton dan budidaya 96.401 ton di tahun 2021 melampaui dari target yang telah ditentukan sebesar 6.863 ton untuk tangkap dan 89.600 ton untuk budidaya. Realisasi produksi perikanan pada tahun 2022 diharapkan mampu mencapai target yang telah disepakati bersama.
Dalam kesempatan ini drh. Krisna Berlian selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul juga menyampaikan tanggapan mengenai pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing. “Pabrik es di PPI Gesing belum memadai sehingga perlu dukungan dari provinsi agar kebutuhan es bagi nelayan dapat terpenuhi”ujarnya. Selain menanggapi terkait PPI Gesing, kegiatan restoking ikan di perairan umum diharapkan mampu saling berkoordinasi provinsi dan kabupaten agar tidak terjadi overlap kegiatan dilapangan.
Ir. Sri Purwaningsih selaku perwakilan dari DP3 Sleman menyampaikan tanggapan mengenai pendampingan pasar ikan belum bisa maksimal dibandingkan dengan regulernya sehingga tahun 2023 direncakanan untuk rehab pasar ikan di Barongan untuk mendukung mina wisata sibudidikucir sebesar Rp 750.000.000,-. Hal ini juga didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum yang sudah mengalokasikan anggaran untuk rehab jalan dan parkiran disekitar lokasi pasar.
